Kunjungan Gubernur Kalimantan Barat ke Kampus IPDN Jatinangor

“ … Banggalah anda sebagai seorang PRAJA !! …”

Penandatanganan kerjasama Pemprov Kalbar dengan IPDN

Kedatangan Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH bersama Kepala Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Pembantu Rektor Universitas Tanjungpura, Kepala RS. Soedarso, beserta seluruh jajarannya ke Kampus Lembah Manglayang pada Hari Jumat, 11 Maret 2011 disambut dengan Tarian Penyambutan khas dayak Kalimantan Barat dengan taburan beras kuning perlambang tolak bala dan pemotongan bamboo dengan mandau sebagai perlambang penerimaan tamu kehormatan. Gubernur Kalimantan Barat menjadi inspektur upacara pada saat pelaksanaan upacara di Lapangan Parade, Jumat Pagi. Dalam upacara tersebut Gubernur Kalimantan Barat menandatangani MOU antara pihak IPDN dengan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka regionalisasi di Kalimantan Barat untuk praja angkatan XXI. Setelah menandatangani perjanjian tersebut, Gubernur Kalimantan Barat menghibahkan dana 7,1 Milyar dan lahan untuk IPDN Regional Kuburaya, Kalimantan Barat. Setelah menjadi inspektur upacara, beliau menjadi pembicara utama dalam Studium General untuk Praja IPDN yang diselenggarakan di Balairung Jendral Rudini. Saat beliau mengisi materi pada studium general tersebut, beliau menegaskan tentang kebanggaan menjadi seorang praja karena memang beliau menyelesaikan pendidikannya di APDN Pontianak pada tahun 1978. “Berbanggalah anda sebagai seorang praja dan bersekolah di sekolah pamong ini karena hanya disekolah ini lah penerapan pola pengajaran dirangkaikan dengan pelatihan untuk peningkatan kualitas anda pada saat bekerja di lapangan nanti dan penanaman mental dan pengembangan diri dalam pengasuhan,” ujarnya. Lebih lanjut Beliau sampaikan bahwa tuntutan masyarakat tentang adanya perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan. Untuk merespon keinginan masyarakat tersebut diperlukan kader-kader pemerintahan yang professional dan berkualitas. Terbentuknya APDN Nasional yang kemudian menjadi STPDN dan terakhir berubah menjadi IPDN, ketersediaan kader-kader Pemerintahan Dalam Negeri yang akan mengisi formasi pegawai di Kecamatan-Kecamatan menjadi semakin berkurang. Salah satu penyebabnya adalah penerapan sistem rekruitmen kader STPDN yang menggunakan sistem jatah (quota) yakni 2-3 orang mahasiswa per Kabupaten/Kota di suatu Provinsi. Dengan demikian Pada Tahun 2007 telah dibentuk Prodi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalbar dgn Univ. Tanjungpura. Prodi Ilmu Pemerintahan yang dibentuk pada tahun 2007 sekarang terdiri dari 3 angkatan dengan jumlah mahasiswa 269 orang. Diperkirakan pada tahun 2012 nanti Program Studi ini baru akan mewisuda lulusan angkatan pertama. Dengan ditetapkannya IPDN Kampus Kabupaten Kubu Raya   yang akan mulai beroperasi pada bulan Maret 2011, maka di Kalimantan Barat nanti akan terdapat 2 lembaga pendidikan kepamong prajaan yang menerapkan system pendidikan pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan. Diharapkan kedua lembaga pendidikan ini, yaitu IPDN Kampus Kubu Raya dan Prodi Ilmu Pemerintahan dapat saling bekerjasama dan menjadi mitra antara satu dengan lainnya. Selain itu materi yang dibahas oleh Bapak Drs. Cornelis, MH. adalah mengenai wilayah pembangunan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Dasar Hukum perjanjian perbatasan wilayah RI – Malaysia adalah sebagai berikut.

§  The Boundary Convention antara Belanda
dan Inggris yang ditanda tangani di London, tanggal 20 Juni 1891

§  The Boundary Aqreement antara Belanda
dan Inggris yang ditanda tangani di London, tanggal 28 September 1915.

§  The Boundary Convention antara Belanda
dan Inggris yang ditanda tangani di Haque, tanggal 26 Maret 1928.

Kemudian lebih lanjut Beliau menjelaskan tentang beberapa poin tentang Prioritas percepatan pembangunan kawasan perbatasan, yaitu :

Add caption

1. Pembangunan transportasi di kawasan perbatasan;
2. Pembangunan prasarana air tanah untuk air minum;
3. Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur -jalur lintas batas tradisional;
4. Peningkatan operasional penjagaan dan pengawasan perbatasan;
5. Peningkatan kerjasama bilateral melalui forum General Border Committee (GBC) Indonesia – Malaysia, Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (SOSEK MALINDO);
6. Peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan;
7. Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Media Center di daerah perbatasan;
8. Meningkatkan Kapasitas Desk Perbatasan;

Masalah perbatasan RI – Malaysia terus menjadi masalah yang krusial hingga sampai menjadi salah satu pembicaraan dalam pidato presiden pada Raker Gubernur se Indonesia, sehingga untuk itu pemerintah Kalimantan Barat merasa penting untuk memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan ini mengingat juga kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut seperti kesenjangan sarana dan prasaran hingga tingkat kesejahteraan pada masyarakat wilayah perbatasan. 

Studium General diikuti dengan antusias oleh Praja IPDN sehingga pertanyaan-pertanyaan mengalir dari praja mulai dari masalah perbatasan antara RI – Malaysia yang sampai detik ini masih belum dapat diselesaikan dengan tuntas, pengalaman – pengalaman beliau sebagai Camat Manjalin Kab. Landak pada tahun 1989-1995 dan Camat Manyuke Kab. Landak pada tahun 1995-1999, menjadi  Bupati Kab. Landak dua periode pada tahun 2001-2006 dan pada tahun 2006-2011 sampai pada masalah pembentukan sekolah pamong praja baru di Kalimantan Barat dengan nama Prodi Ilmu Pemerintahan yang bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura. Setelah selesai sebagai pembicara dalam Studium general, Beliau melanjutkan acara dengan ramah tamah dengan praja utusan Provinsi Kalimantan Barat baik Muda praja, Madya praja sampai Nindya praja. Kunjungan Gubernur Kalimantan Barat ditutup dengan foto bersama Praja utusan Provinsi Kalimantan Barat di depan Gedung Wahana Wyata Praja. ^{(sumber :^^M . U_08/ Cakru APN XX)}

Related Posts by Categories